B120news.com- Aktivis Takalar, Tahkifal Mursalim yang merupakan demisioner PB Hipermata, menyampaikan keprihatinannya atas berbagai keluhan nelayan terkait proses pengurusan rekomendasi BBM di Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, khususnya pada bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan TPI.
Menurutnya, sikap tegas dan kehati-hatian dalam penerbitan rekomendasi BBM merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang akuntabel serta sesuai dengan regulasi.
Namun, ia menilai ketegasan tersebut harus diimbangi dengan pendekatan pembinaan dan edukasi kepada nelayan, agar tidak menimbulkan kesan mempersulit akses terhadap hak mereka.
Ia mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak nelayan yang belum memahami secara utuh prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berlaku. Bahkan, sejumlah nelayan menyampaikan keluhan secara langsung.
“Mereka mempertanyakan, bagaimana kami bisa melaut jika BBM tidak diberikan?” ujarnya. Senin (6/4/2026)
Di sisi lain, nelayan juga mengaku terbebani dengan biaya tambahan dalam proses pengurusan maupun perpanjangan izin.
Kondisi ini semakin sulit karena waktu mereka terbatas, mengingat harus tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Tahkifal menilai, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kesan adanya hambatan administratif, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan ekonomi nelayan kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Olehnya itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan yang berpihak pada nelayan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip regulasi yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu menjembatani antara ketertiban administrasi dan kemudahan akses layanan, termasuk melalui penguatan sosialisasi, pendampingan, serta transparansi dalam proses penerbitan rekomendasi BBM.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh nelayan, bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga melalui solusi dan keberpihakan yang adil.
“Jangan sampai nelayan dipersulit di tengah upaya mereka mencari nafkah di laut. Sudah seharusnya kebijakan yang lahir memberikan kemudahan, bukan justru menambah beban bagi mereka yang hidup dari laut,” tegasnya.
Editor : Darwis
