B120news.com– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) memicu sorotan. Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Ketua F-KRB, Mohammad Darwis, juga meminta pemerintah menelusuri dugaan praktik mafia BBM yang diduga memanfaatkan kendaraan jenis dump truck untuk melakukan pembelian BBM secara berulang menggunakan barcode di sejumlah SPBU.
Menurut Darwis, aktivitas tersebut perlu diperiksa karena disebut terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Takalar, Gowa, hingga Makassar.
Dugaan distribusi BBM melalui pengecer juga diminta menjadi bagian dari penelusuran.
“Kami meminta Menteri ESDM melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT Pertamina Patra Niaga terkait distribusi BBM di Sulawesi Selatan. Jika memang ada dugaan permainan dalam distribusi BBM, harus ditelusuri secara terbuka dan menyeluruh,” tegas Darwis. Minggu (13/9/2026)
Ia menilai kelangkaan BBM tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak langsung terhadap masyarakat.
Gangguan pasokan dapat memengaruhi aktivitas transportasi, distribusi barang, pelayanan usaha, hingga perputaran ekonomi daerah.
Karena itu, F-KRB meminta pemerintah dan Pertamina membuka informasi mengenai ketersediaan stok, pola penyaluran, serta penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah daerah.
“BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Ketika terjadi kelangkaan, dampaknya sangat luas. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memberikan kepastian dan solusi konkret kepada masyarakat,” ujarnya.
Darwis menegaskan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengecekan stok di tingkat SPBU.
Menurutnya, seluruh rantai distribusi perlu diaudit, mulai dari pasokan hingga penyaluran kepada konsumen.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, maupun pembelian berulang dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.
F-KRB juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau kelangkaan disebabkan persoalan manajemen, distribusi, logistik, atau faktor teknis, semuanya harus dijelaskan. Kalau ada indikasi penyalahgunaan atau permainan distribusi, aparat dan pihak berwenang harus menindaklanjutinya,” kata Darwis.
F-KRB berharap Kementerian ESDM segera mengevaluasi distribusi BBM di Sulawesi Selatan, termasuk menelusuri dugaan pembelian berulang menggunakan barcode, aktivitas kendaraan yang diduga melakukan pembelian secara berulang, distribusi melalui pengecer, serta kemungkinan hambatan pasokan dan persoalan logistik.
Bagi F-KRB, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi disalurkan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut sekaligus dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
(Tim)
