B12onews.com- Situasi keamanan di Kota Makassar kembali jadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan mendesak Kapolri segera mengevaluasi kinerja Kapolrestabes Makassar, menyusul rentetan insiden yang mencerminkan rapuhnya pengendalian kamtibmas di kota ini.
Fungsionaris HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menilai eskalasi konflik belakangan ini—mulai dari pembakaran gedung DPRD, perang kelompok lorong, hingga bentrokan di ruang publik—menjadi bukti kegagalan aparat dalam memberi rasa aman.
“Kapolrestabes harus dievaluasi total. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk hidup aman sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” tegas Iwan, Sabtu (27/9).
Iwan menekankan perlunya pembenahan sistem deteksi dini, patroli berlapis, dan perlindungan ruang publik. Ia juga menyindir reformasi Polri yang dinilai hanya kosmetik.
“Saatnya ada perbaikan nyata agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tambahnya.
Apresiasi di Tengah Kritik
Meski desakan evaluasi menguat, suara apresiatif juga muncul. Raffi Hidayat Balandai, mantan Pengurus Besar HMI 2021–2023, menilai dalam sepekan terakhir respons aparat bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengalami percepatan yang patut diapresiasi.
“Pengamanan dalam seminggu ini cukup baik. Koordinasi Forkopimda mempercepat upaya menjaga keamanan masyarakat,” ujar Raffi.
Namun ia mengingatkan, mencopot Kapolrestabes bukan solusi tunggal. Menurutnya, pergantian pemimpin hanya memberi efek jangka pendek.
“Kalau akar sosial tak disentuh, siklus konflik akan berulang. Polisi bisa ganti, tapi tawuran tetap menghantui malam-malam Makassar,” tegasnya.
Raffi menekankan pentingnya rekonsiliasi sosial, program kepemudaan, dan dukungan pemerintah kota untuk melengkapi langkah kepolisian.
Ia juga mengutip Pasal 1 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebut kamtibmas sebagai prasyarat pembangunan nasional.
Meski ada perbaikan, Raffi menilai kawasan utara Makassar masih rawan konflik sosial akibat perang kelompok. Ia berharap sinergi aparat–masyarakat diperkuat agar kerawanan tidak berkembang menjadi ancaman serius.
Dua Sisi yang Sama Penting
Desakan evaluasi dan apresiasi pengamanan ini mencerminkan dua sisi kebutuhan publik: akuntabilitas pimpinan kepolisian dan konsistensi percepatan pengamanan.
Makassar kini berada di persimpangan: apakah reformasi keamanan benar-benar menyentuh akar masalah, atau hanya berhenti pada pergantian figur di pucuk pimpinan.
Editor : Darwis
