B12onews.com– Dugaan ketidaksesuaian data dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan ini mencuat setelah muncul klaim dari warga yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan yang tercantum dalam SPPT atas nama pihak lain.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan batas tanah, riwayat penguasaan, serta dasar penerbitan dokumen perpajakan tersebut.
Pemerintah Kelurahan Temukan Ketidaksesuaian Objek Tanah
Berdasarkan keterangan pemerintah setempat, permohonan terkait keterangan kepemilikan dan hibah tanah atas nama M.S., I.S., dan SY tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diminta.
Keputusan tersebut diambil setelah Kepala Lingkungan Mannyampa menemukan adanya ketidaksesuaian antara objek dan batas tanah dalam dokumen permohonan dengan kondisi fisik di lapangan.
Merasa permohonannya tidak dipenuhi, pemohon kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Takalar dengan alasan pelayanan pemerintah kelurahan dinilai tidak maksimal.
Lurah dan Kepala Lingkungan Berikan Klarifikasi
Menanggapi pengaduan tersebut, Lurah Pallantikang bersama Kepala Lingkungan Mannyampa mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan bukti-bukti pendukung.
Dalam penjelasannya, pemerintah setempat menegaskan bahwa tidak ditindaklanjutinya permohonan bukan karena mengabaikan pelayanan masyarakat, melainkan karena adanya persoalan mendasar terkait kesesuaian objek dan batas tanah.
Mereka juga menegaskan bahwa SPPT PBB merupakan dokumen perpajakan, bukan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah.
Dengan demikian, SPPT tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menerbitkan keterangan kepemilikan maupun keterangan hibah tanah.
“Kami berkewajiban menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya sengketa tanah berkepanjangan di tengah masyarakat. Jika objek dan batas tanah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, permohonan harus diverifikasi terlebih dahulu, termasuk melalui pengukuran ulang oleh pihak berwenang,” tegas Herman Rangka.
Desak Penelusuran Asal-Usul Penerbitan SPPT
Herman Rangka juga menegaskan pentingnya penelusuran terhadap asal-usul data dan proses penerbitan SPPT yang dipersoalkan.
“Jangan sampai ketidakjelasan data administrasi justru merugikan warga dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Kami ingin persoalan ini dibuka secara transparan agar diketahui bagaimana data tersebut diajukan, diproses, dan diterbitkan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Takalar dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri dokumen pendukung, riwayat tanah, kesesuaian batas, serta prosedur penerbitan SPPT.
Hingga saat ini, dugaan ketidaksesuaian maupun pemalsuan data tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses klarifikasi dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Prinsipnya, administrasi perpajakan harus tertib, transparan, dan tidak boleh merugikan hak keperdataan warga lainnya.
Adapun Dasar Hukum
Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — terkait pemalsuan surat.
Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — terkait pemalsuan surat tertentu, termasuk dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah.
Pasal 1365 KUHPerdata — terkait perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
Pasal 1328 KUHPerdata — terkait penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian.
Editor : Darwis







